TEMPLATE DOKUMEN HUKUM LENGKAP

SIAP DI GUNAKAN UNTUK SEMUA ACARA PERADILAN & BERBAGAI KEBUTUHAN HUKUM

Kini setiap orang bisa langsung siap menangani perkara tanpa repot menyusun dokumen dari awal.

File ini juga bisa dimiliki oleh Masyarakat Umum Untuk Berbagai Kepentingan Hukum / Legal.

Semua template hukum penting telah disusun secara sistematis dan siap pakai, yang mudah disesuaikan.

Bikin Kontrak & Akta Dalam Hitungan Menit – Tanpa Ribet!

1500+ Template Siap Pakai:

✔ 500+ Surat & Perjanjian Hukum Praktis

✔ 1000+ Akta Notaris Lengkap

✔ Format DOC & PDF – Tinggal Edit

✔ Hemat Biaya Advokat & Notaris

✔ Digunakan oleh Ribuan Pebisnis & Profesional

Perlukah format gugatan, atau dokumen acara peradilan lainnya ? ?

Ngak perlu bingung lagi.

Template Dokumen Hukum Lengkap berisi semua dokumen acara peradilan dari awal hingga akhir bahkan hingga Peninjauan Kembali (PK).

Tersedia draf surat untuk:

- Pidana

- Perdata

- Pajak

- TUN

- Agama

- Pidana

Lengkap, sistematis, siap pakai kapanpun kamu butuh!

→Miliki Sekarang Juga←

Beranda KONTROL SOSIAL Bukannya Jadi teladan Disnaker Kabupaten Bekasi Tolak Untuk Transparan saat PHMI Soroti Belanja Kendaraan Bermotor Khusus Tahun 2024 sebesar 1,3 Miliar

KONTROL SOSIAL

Bukannya Jadi teladan Disnaker Kabupaten Bekasi Tolak Untuk Transparan saat PHMI Soroti Belanja Kendaraan Bermotor Khusus Tahun 2024 sebesar 1,3 Miliar

Admin

Oktober 17, 2025

PHMI | Bekasi – Perisai Hukum Masyarakat Indonesia (PHMI) Soroti Anggaran Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus Tahun 2024 sebesar Rp.1.375.000.000. (Satu Miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Guna mempertanyakan Transparansi dan Akuntabilitas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, PHMI telah mengirimkan surat Permohonan Informasi Publik dengan nomor surat 032/DPP/PHMI/IX/2025, dan telah diterima oleh Pihak Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi pada tanggal 29 September 2025.

Namun bukannya malah menjadi teladan bagi para pelaku usaha, tenaga kerja, dan Masyarakat Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Menolak Transparansi Anggaran.

Hal itu disampaikan dalam surat balasan yang langsung ditandatangani oleh Drs. Sopian Hadi, MM selaku Plh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, dalam surat nomor 400.14.5.2/6157/DISNAKER/2025 tanggal 06 Oktober 2025.

Drs. Sopian Hadi, MM dalam surat balasan itu mengatakan Adapun proses pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk belanja modal kendaraan bermotor khusus dilaksanakan melalui E-katalog pada LPSE bekasikab yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat umum terkait kegiatan dimaksud.

Hal itu langsung dibantah oleh Hermanto, S.Pd.K., S.H., CPS., CLS., CNS., CHL selaku Ketua Umum PHMI pada para awak media dalam keterangan resminya, (13/10/25).

Hermanto menyebutkan bahwa Portal LPSE bekasikab hanya memuat ringkasan, tidak menggantikan kewajiban pemberian dokumen otentik. Serta tidak menyajikan salinan data yang dimohonkan oleh PHMI dalam surat PPID yang diajukan.

Ada sebanyak 27 salinan data yang dimintakan oleh PHMI dan itu tidak tersaji dalam Portal LPSE bekasikab. Beberapa dianataranya seperti : Salinan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Salinan data-data kontrak, Salinan Resum Kontrak (Ringkasan Kontrak), Salinan Berita Acara Penerimaan Barang, Salinan Surat Pesanan (SP) dan Salinan SP2D.

Dengan tidak disajikan salinan data sebagaimana yang dimintakan PHMI dengan membalas surat permohonan dengan jawaban seperti telah disebutkan diatas PHMI berpendapat bahwa Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi menolak Transparansi.

Ketum PHMI menyebut bahwa jawaban itu adalah alasan dan upaya untuk menolah transparansi. Padahal transparansi adalah hak konstitusional setiap warga negara untuk mengakses informasi publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, seperti kebijakan, anggaran, dan proses pelayanan publik.

Hermanto mengatakan krisisnya transparansi di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi akan menambah buramnya sistem Pemerintahan pada Kabupaten Bekasi. Sikap menolak tranparansi itu telah melanggar Undang – Undang Negara Republik Indonesia ndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang–Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 TAHUN 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU No 14 Tahun 2008, selanjutnya PHMI akan mengajukan SURAT KEBERATAN terhadap Atasan PPID Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi

PHMI mendorong agar seluruh lembaga penegak hukum, baik KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dapat serius menindaklanjuti dan mengusut detail Akuntabel atas Fantastisnya anggaran Anggaran Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus Tahun 2024 sebesar Rp.1.375.000.000 pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, tutup Hermanto. (Red)

Sumber :

MARS PHMI

TEROR PINJOL BIKIN ANDA PANIK?
JANGAN HADAPI SENDIRIAN!

📘 E-BOOK STRATEGI MENGHADAPI DAN MENGATASI PINJAMAN ONLINE

Panduan praktis untuk membantu Anda memahami hak, kewajiban, pengumpulan, perlindungan data pribadi, pengaduan hingga langkah hukum.

✅ Bedakan Pinjol Legal & Ilegal
✅ Kenali Hak Anda sebagai Peminjam
✅ Hadapi Debt Collector dengan Tepat
✅ Lindungi Data Pribadi & Kontak Anda
✅ Hadapi Penagihan yang Bermasalah
✅ Pelajari Strategi Restrukturisasi Utang
✅ Cara Mengumpulkan & Mengamankan Bukti
✅ Panduan Pengaduan kepada OJK & AFPI
✅ Kapan Harus Membuat Laporan Polisi
✅ Dilengkapi Contoh Surat Pengaduan, Somasi, Restrukturisasi & Keberatan Penagihan

JANGAN PANIK. JANGAN HAPUS BUKTI. JANGAN TAMBAH UTANG BARU.

Pelajari langkah-langkah yang lebih tenang, terukur dan sesuai jalur hukum.

“Pengetahuan + Bukti + Komunikasi + Perencanaan + Jalur Hukum.”

📚 MILIKI E-BOOKNYA SEKARANG!

⬇️⬇️⬇️

https://lynk.id/dpp_phmi/red9vv3ekmyz

🔥 E-BOOK PANDUAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TANPA PENGACARA

Tanah Anda Sedang Bermasalah?

Jangan Panik! Pahami Hak dan Langkah Hukumnya.

📚 Panduan Praktis untuk Masyarakat dalam memahami dan menghadapi proses pertanahan secara lebih terarah.

Di dalam E-Book ini Anda akan mempelajari:

✅ Cara memahami jenis-jenis perekaman tanah
✅ Mengenal hak atas tanah & dasar hukum pertanahan
✅ Cara memeriksa status dan dokumen tanah
✅ Bukti apa saja yang harus dikumpulkan
✅ Cara membuat kronologi perkara
✅ Penyelesaian melalui musyawarah & mediasi
✅ Cara mengajukan pengaduan ke Kantor Pertanahan/BPN
✅ Panduan membuat Somasi/Teguran Hukum
✅ Menghadapi sertifikat ganda
✅ Sengketa tanah warisan & batas tanah
✅ Tanah dibeli tetapi belum bersertifikat
✅ Menghadapi tanah yang dikuasai pihak lain
✅ Contoh kasus penandatanganan tanah
✅ Dasar dan struktur sederhana gugatan perdata tanpa pengacara
✅ Daftar periksa penyelesaian penyelesaian tanah
✅ Strategi Praktis 30 Hari
✅ Formulir data penyelesaian tanah

BONUS NILAI PRAKTIS:
📌 Contoh surat
📌 Contoh kasus
📌 Checklist dokumen & bukti
📌 Formulir penyelesaian data

“Gunakan Bukti, Bukan Emosi.

Prosedur Pahami, Perjuangkan Hak Anda.”

📖 Cocok untuk masyarakat yang ingin lebih memahami persoalan tanah dan langkah penyelesaiannya.

MILIKI E-BOOKNYA SEKARANG!

⬇️⬇️⬇️

https://lynk.id/dpp_phmi/x0kv68083q0q

Miliki Sekarang Juga ….!!!

E-BOOK PANDUAN MENJADI PARALEGAL HANDAL

50 Halaman
52 Daftar Isi

Pemahaman Peran dan Etik Paralegal
Keterampilan Hukum yang Wajib Dikuasai
Teknik Pendampingan dan Advokasi
Strategi Penyelesaian Masalah Hukum
Studi Kasus dan Praktik terbaik

Pesan Sekarang:

⬇️ ⬇️ ⬇️

Lengkap, sistematis, siap pakai kapanpun kamu butuh!

→Miliki Sekarang Juga←

Sumber :

Baca Juga

Rekomendasi untuk kamu

MARS PHMI

https://lynk.id/dpp_phmi/k3wy77535ek0