BerandaKONTROL SOSIALDiduga Terindikasi Korupsi, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi Bungkam Saat PHMI Pertanyakan Pengadaan Beras Sebesar 1,9 Miliar
PHMI | Kabupaten Bekasi – Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi Bungkam Saat PHMI (Perisai Hukum Masyarakat Indonesia) mempertanyakan anggaran Belanja Tahun 2024 yang dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung Sebesar Rp.2.360.168.000. Dari antara anggaran belanja tersebut digunakan untuk Pengadaan Beras sebesar Rp.1.938.228.000.
Guna mempertanyakan Transparansi dan Akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi, PHMI telah mengirimkan surat Permohonan Informasi Publik dengan nomor surat 033/DPP/PHMI/IX/2025, dan telah diterima oleh Pihak Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi pada tanggal 29 September 2025.
Namun hingga tanggal 14 Oktober 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi masih bungkam dan tidak merespon surat PHMI. Hal ini tentu menimbulkan mencuatnya berbagagai asumsi publik, semakin menimbukan dugaan kuat sarat terindikasi praktik korupsi.
Hal itu disampaikan langsung oleh Hermanto, S.Pd.K., S.H., CPS., CLS., CNS., CHL selaku Ketua Umum PHMI pada para awak media dalam keterangan resminya, (14/10/25).
Publik kini menanti tranparansi dan keterbukaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi terhadap anggaran Pengadaan Beras Sebesar 1,9 Miliar. Sebab beras merupakan makanan pokok Masyarakat Indonesia. Jangan sampai pengadaan tersebut yang peruntukannya bagi masyarakat namun ada oknum oknum yang mengambil keuntungan dari penggunaan uang negara tersebut, papar Hermanto.
Pegiat Hukum itu juga mengatakan krisisnya transparansi di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi akan menambah buramnya sistem Pemerintahan pada Kabupaten Bekasi. Sikap menolak tranparansi itu telah melanggar Undang – Undang Negara Republik Indonesia ndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang–Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 TAHUN 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Yuda M Siagian selaku Ketua DPD Provinsi Jawa Barat menuturkan, tindakan dan perbuatan korupsi sangatlah membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Maka sudah seharusnya uang rakyat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat luas.
Hingga berita ini diterbitkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi belum memberikan tanggapan terkait surat PHMI terhadap anggaran Belanja Tahun 2024 sebesar Rp.2.360.168.000.
🔥 E-BOOK PANDUAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TANPA PENGACARA
Tanah Anda Sedang Bermasalah?
Jangan Panik! Pahami Hak dan Langkah Hukumnya.
📚 Panduan Praktis untuk Masyarakat dalam memahami dan menghadapi proses pertanahan secara lebih terarah.
Di dalam E-Book ini Anda akan mempelajari:
✅ Cara memahami jenis-jenis perekaman tanah ✅ Mengenal hak atas tanah & dasar hukum pertanahan ✅ Cara memeriksa status dan dokumen tanah ✅ Bukti apa saja yang harus dikumpulkan ✅ Cara membuat kronologi perkara ✅ Penyelesaian melalui musyawarah & mediasi ✅ Cara mengajukan pengaduan ke Kantor Pertanahan/BPN ✅ Panduan membuat Somasi/Teguran Hukum ✅ Menghadapi sertifikat ganda ✅ Sengketa tanah warisan & batas tanah ✅ Tanah dibeli tetapi belum bersertifikat ✅ Menghadapi tanah yang dikuasai pihak lain ✅ Contoh kasus penandatanganan tanah ✅ Dasar dan struktur sederhana gugatan perdata tanpa pengacara ✅ Daftar periksa penyelesaian penyelesaian tanah ✅ Strategi Praktis 30 Hari ✅ Formulir data penyelesaian tanah
BONUS NILAI PRAKTIS: 📌 Contoh surat 📌 Contoh kasus 📌 Checklist dokumen & bukti 📌 Formulir penyelesaian data
“Gunakan Bukti, Bukan Emosi.
Prosedur Pahami, Perjuangkan Hak Anda.”
📖 Cocok untuk masyarakat yang ingin lebih memahami persoalan tanah dan langkah penyelesaiannya.
