TEMPLATE DOKUMEN HUKUM LENGKAP

SIAP DI GUNAKAN UNTUK SEMUA ACARA PERADILAN & BERBAGAI KEBUTUHAN HUKUM

Kini setiap orang bisa langsung siap menangani perkara tanpa repot menyusun dokumen dari awal.

File ini juga bisa dimiliki oleh Masyarakat Umum Untuk Berbagai Kepentingan Hukum / Legal.

Semua template hukum penting telah disusun secara sistematis dan siap pakai, yang mudah disesuaikan.

Bikin Kontrak & Akta Dalam Hitungan Menit – Tanpa Ribet!

1500+ Template Siap Pakai:

✔ 500+ Surat & Perjanjian Hukum Praktis

✔ 1000+ Akta Notaris Lengkap

✔ Format DOC & PDF – Tinggal Edit

✔ Hemat Biaya Advokat & Notaris

✔ Digunakan oleh Ribuan Pebisnis & Profesional

 

Perlukah format gugatan, atau dokumen acara peradilan lainnya ? ?

Ngak perlu bingung lagi.

Template Dokumen Hukum Lengkap berisi semua dokumen acara peradilan dari awal hingga akhir bahkan hingga Peninjauan Kembali (PK).

Tersedia draf surat untuk:

 - Pidana

- Perdata

- Pajak

- TUN

- Agama

- Pidana

Lengkap, sistematis, siap pakai kapanpun kamu butuh!

→Miliki Sekarang Juga←

 

 

Enggan Transparansi Terkait Belanja Layanan Sebesar 61,9 Miliar, PHMI Gugat DLHK Depok ke Komisi Informasi, Ombudsman dan Kejati Jawa Barat

PHMI  | Depok – Perisai Hukum Masyarakat Indonesia (PHMI) menggugat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok ke Komisi Informasi Jawa Barat, sebagaimana dituangkan dalam surat gugatan nomor 61/X/25 pada tanggal 17 Oktober 2025.

Langkah tersebut ditempuh oleh PHMI dikarenakan tidak terpenuhinya permintaan Informasi yang diajukan oleh PHMI terhadap DLHK Kota Depok.

Dimana PHMI mempertanyakan Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Belanja Layanan pada Tahun 2024 Sebesar Rp.61.951.760.000. (Enam Puluh Satu Miliar Sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus eman puluh ribu rupiah).

Namun sebagaimana yang telah ramai dalam pemeberitaan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok enggan dan tidak berkenan untuk Transparan.

Bahkan dalam surat balasannya Drs.Abdul Rahman, Msi. Selaku Kepala Dinas DLHK Depok mengatakan belum mengusai data yang diminta, yaitu terkait Belanja Layanan Tahun 2024 Sebesar 61,9 Miliar tersebut.

Baca juga :  Sorot Anggaran Perjalanan Dinas Sebesar 3,8 Miliar, PHMI Desak Badan Keuangan Daerah Kota Depok Transparan Ke Publik

PHMI akan terus menempuh langkah-langkah dan jalur hukum guna mendesak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok segera membuka data secara transparan secara detail terkait Anggaran Belanja Layanan pada Tahun 2024 Sebesar Rp.61.951.760.000.

Hal itu disampaikan langsung oleh Hermanto, S.Pd.K., S.H., CPS., CLS., CNS., CHL selaku Ketua Umum PHMI pada para awak media dalam keterangan resminya, (17/10/25).

Dalam gugatannya PHMI menyampaikan agar Komisi Informasi Jawa Barat menjatuhkan putusan yang amarnya Memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok untuk menyerahkan kepada PHMI seluruh salinan dokumen yang telah dimohonkan oleh PHMI.

Tentu publik sangat berharap Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok tidak berupaya menutup – nutupi sekecil apapun data dan informasi terkait penggunaan Belanja Layanan pada Tahun 2024tersebut.

Selaku Pejabat publik yang juga sebagai pengguna dan pengelola keuang Negara sudah seharusnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok transparan dan bersikap jujur.

Baca juga :  Bungkam Dipertanyakan Belanja Layanan Sebesar 61,9 Miliar, PHMI Dorong Kepala Dinas DLHK Depok Segera Diperiksa

Hermanto mengatakan PHMI juga akan menggugat Kepala Dinas, PPK dan PPTK terkait   Anggaran Belanja Layanan pada Tahun 2024 Sebesar Rp.61.951.760.000 tersebut ke Ombudsman. Dengan tuntutan berupa Penurunan gaji atau pangkat bahkan hingga Pemberhentian tidak dengan hormat.

PHMI juga akan membuat laporan resmi terkait terkait   Anggaran Belanja Layanan pada Tahun 2024 Sebesar Rp.61.951.760.000 ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Tutur Hermanto.

Yuda M Siagian, CBLO., CIM.HC.MSc,  selaku Ketua DPD Provinsi Jawa Barat menuturkan, bahwa segala tindakan dan perbuatan korupsi sangatlah membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Maka sudah seharusnya uang rakyat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat luas, Lanjut Yuda, dalam menutup keteranggannya. (Red)

 

Sumber :

  1. https://benhillpos.com/enggan-transparansi-terkait-belanja-layanan-sebesar-619-miliar-phmi-gugat-dlhk-depok-ke-komisi-informasi-ombudsman-dan-kejati-jawa-barat/
  2. https://karimuntoday.com/enggan-transparansi-terkait-belanja-layanan-sebesar-619-miliar-phmi-gugat-dlhk-depok-ke-komisi-informasi-ombudsman-dan-kejati-jawa-barat/
  3. https://publikasipendidikan.com/14416-2/
  4. https://koranparlemen.com/sebesar-619-miliar-phmi-gugat-dlhk-depok-ke-komisi-informasi-ombudsman-dan-kejati-jawa-barat/
  5. https://www.lensanewstv.com/2025/10/enggan-transparansi-terkait-belanja.html
  6. https://penahitam.com/enggan-transparansi-terkait-belanja-layanan-sebesar-619-miliar-phmi-gugat-dlhk-depok-ke-komisi-informasi-ombudsman-dan-kejati-jawa-barat/
  7. https://www.bhayangkarapos.com/2025/10/18/enggan-transparansi-terkait-belanja-layanan-sebesar-619-miliar-phmi-gugat-dlhk-depok-ke-komisi-informasi-ombudsman-dan-kejati-jawa-barat/
  8. https://www.edisi.id/baca/20251018/gagal-memahami-esensi-akuntabilitas-publik-phmi-gugat-dlhk-depok-ke-kijb.html
  9. http://www.halloindonesia.co.id/2025/10/enggan-transparansi-terkait-belanja.html
  10. http://www.jejakkasusgroup.co.id/2025/10/enggan-transparansi-terkait-belanja.html
  11. http://www.idnetnews.com/2025/10/enggan-transparansi-terkait-belanja.html
  12. http://www.jejakkasusindonesia.id/2025/10/enggan-transparansi-terkait-belanja.html
  13. http://www.internationaleditorial.com/2025/10/enggan-transparansi-terkait-belanja.html
Baca juga :  Pendidikan Kota Depok Ternoda, Dinas Pendidikan Diduga Mark Up Papan Tulis Interaktif SD dan SMP Sebesar 2,7 Miliar Lebih, PHMI Akan Gugat

 

 

                        MARS PHMI

 

 TEROR PINJOL BIKIN ANDA PANIK?
JANGAN HADAPI SENDIRIAN!

📘 E-BOOK STRATEGI MENGHADAPI DAN MENGATASI PINJAMAN ONLINE

Panduan praktis untuk membantu Anda memahami hak, kewajiban, pengumpulan, perlindungan data pribadi, pengaduan hingga langkah hukum.

✅ Bedakan Pinjol Legal & Ilegal
✅ Kenali Hak Anda sebagai Peminjam
✅ Hadapi Debt Collector dengan Tepat
✅ Lindungi Data Pribadi & Kontak Anda
✅ Hadapi Penagihan yang Bermasalah
✅ Pelajari Strategi Restrukturisasi Utang
✅ Cara Mengumpulkan & Mengamankan Bukti
✅ Panduan Pengaduan kepada OJK & AFPI
✅ Kapan Harus Membuat Laporan Polisi
✅ Dilengkapi Contoh Surat Pengaduan, Somasi, Restrukturisasi & Keberatan Penagihan

JANGAN PANIK. JANGAN HAPUS BUKTI. JANGAN TAMBAH UTANG BARU.

Pelajari langkah-langkah yang lebih tenang, terukur dan sesuai jalur hukum.

“Pengetahuan + Bukti + Komunikasi + Perencanaan + Jalur Hukum.”

📚 MILIKI E-BOOKNYA SEKARANG!

⬇️⬇️⬇️

https://lynk.id/dpp_phmi/red9vv3ekmyz

 

🔥 E-BOOK PANDUAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TANPA PENGACARA

Tanah Anda Sedang Bermasalah?

Jangan Panik! Pahami Hak dan Langkah Hukumnya.

📚 Panduan Praktis untuk Masyarakat dalam memahami dan menghadapi proses pertanahan secara lebih terarah.

Di dalam E-Book ini Anda akan mempelajari:

✅ Cara memahami jenis-jenis perekaman tanah
✅ Mengenal hak atas tanah & dasar hukum pertanahan
✅ Cara memeriksa status dan dokumen tanah
✅ Bukti apa saja yang harus dikumpulkan
✅ Cara membuat kronologi perkara
✅ Penyelesaian melalui musyawarah & mediasi
✅ Cara mengajukan pengaduan ke Kantor Pertanahan/BPN
✅ Panduan membuat Somasi/Teguran Hukum
✅ Menghadapi sertifikat ganda
✅ Sengketa tanah warisan & batas tanah
✅ Tanah dibeli tetapi belum bersertifikat
✅ Menghadapi tanah yang dikuasai pihak lain
✅ Contoh kasus penandatanganan tanah
✅ Dasar dan struktur sederhana gugatan perdata tanpa pengacara
✅ Daftar periksa penyelesaian penyelesaian tanah
✅ Strategi Praktis 30 Hari
✅ Formulir data penyelesaian tanah

BONUS NILAI PRAKTIS:
📌 Contoh surat
📌 Contoh kasus
📌 Checklist dokumen & bukti
📌 Formulir penyelesaian data

“Gunakan Bukti, Bukan Emosi.

Prosedur Pahami, Perjuangkan Hak Anda.”

📖 Cocok untuk masyarakat yang ingin lebih memahami persoalan tanah dan langkah penyelesaiannya.

MILIKI E-BOOKNYA SEKARANG!

⬇️⬇️⬇️

https://lynk.id/dpp_phmi/x0kv68083q0q

 

Miliki Sekarang Juga ….!!!

E-BOOK PANDUAN MENJADI PARALEGAL HANDAL

  • 50 Halaman
  • 52 Daftar Isi

 

  • Pemahaman Peran dan Etik Paralegal
  • Keterampilan Hukum yang Wajib Dikuasai 
  • Teknik Pendampingan dan Advokasi
  • Strategi Penyelesaian Masalah Hukum
  • Studi Kasus dan Praktik terbaik

Pesan Sekarang:

⬇️ ⬇️ ⬇️

https://lynk.id/dpp_phmi/k3wy77535ek0

error: Content is protected !!