JAKARTA, 28 OKTOBER 2026 — Perisai Hukum Masyarakat Indonesia (PHMI) menyatakan dukungan terhadap perjuangan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada pemerintah melalui aksi demonstrasi yang berlangsung pada momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2026.
Dukungan tersebut merupakan bagian dari komitmen PHMI untuk mendorong tegaknya supremasi hukum, keadilan sosial, transparansi penyelenggaraan pemerintahan, serta perlindungan terhadap hak-hak konstitusional masyarakat.
PHMI memandang bahwa mahasiswa memiliki peran penting sebagai kekuatan moral, intelektual, dan kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi. Aspirasi yang disampaikan mahasiswa perlu didengar, dikaji secara serius, dan ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Ketua Umum PHMI, Advokat Hermanto, S.Pd.K., S.H., CPS., CLS., CNS., CHL, menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi dan harus dihormati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“PHMI mendukung perjuangan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi demi kepentingan masyarakat luas. Pemerintah harus membuka ruang dialog yang konstruktif, mendengarkan suara rakyat, serta memberikan respons yang nyata terhadap tuntutan yang disampaikan. Demokrasi tidak cukup hanya dengan memberikan ruang untuk berbicara, tetapi juga membutuhkan kesediaan pemerintah untuk mendengar dan melakukan perbaikan,” demikian pernyataan yang disiapkan untuk Ketua Umum PHMI.
LIMA POKOK TUNTUTAN MAHASISWA
Sejalan dengan pesan dalam poster dukungan PHMI terhadap aksi mahasiswa 28 Oktober, terdapat lima pokok perhatian yang menjadi sorotan:
1. Mendorong Penetapan Status Bencana Nasional Sesuai Ketentuan Hukum
PHMI mendorong pemerintah untuk melakukan penilaian secara objektif, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum terhadap bencana ekologis yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Penanganan bencana harus mengutamakan keselamatan masyarakat, pemulihan lingkungan, serta pemenuhan hak-hak korban.
2. Mendorong APBN yang Berorientasi pada Kepentingan Rakyat
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus mengutamakan kepentingan publik, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan yang berkeadilan. PHMI juga mendorong transparansi anggaran serta pengawasan yang efektif untuk mencegah pemborosan dan penyalahgunaan keuangan negara.
3. Mendesak Penurunan Beban Biaya Pendidikan
Pendidikan merupakan hak dasar yang harus dapat diakses masyarakat secara adil. PHMI mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan pembiayaan pendidikan, memperluas akses pendidikan berkualitas, dan memastikan penggunaan anggaran pendidikan dilaksanakan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
4. Menghentikan Penyalahgunaan Hukum dan Memperkuat Pemberantasan KKN
PHMI menegaskan pentingnya penegakan hukum yang independen, profesional, dan tidak diskriminatif. Dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, kepastian hukum, dan persamaan di hadapan hukum.
5. Melindungi Kebebasan Berpendapat dan Hak Asasi Manusia
PHMI mendukung perlindungan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai. Aparat keamanan dan seluruh pihak terkait diharapkan menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan menghormati hak asasi manusia. Peserta aksi juga diharapkan menjaga ketertiban, menghindari kekerasan, serta menghormati hak masyarakat lainnya.
PHMI: PEMERINTAH HARUS MENJAWAB ASPIRASI DENGAN KEBIJAKAN NYATA
PHMI menilai bahwa demonstrasi tidak semestinya dipandang semata-mata sebagai aktivitas turun ke jalan, melainkan sebagai salah satu saluran partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Karena itu, pemerintah diharapkan tidak berhenti pada penyampaian tanggapan normatif. Setiap tuntutan perlu ditelaah berdasarkan substansi persoalan, kewenangan lembaga terkait, serta kebutuhan masyarakat yang terdampak.
PHMI juga mendorong agar dialog antara pemerintah, mahasiswa, dan elemen masyarakat sipil dilaksanakan secara terbuka dan berkelanjutan. Hasil dialog sebaiknya disertai langkah tindak lanjut yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Dalam pelaksanaan aksi, PHMI mengajak seluruh peserta untuk tetap mengedepankan cara-cara damai, menjaga keselamatan, dan tidak terprovokasi oleh tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik. Kebebasan menyampaikan pendapat harus dijalankan dengan tetap menghormati hak orang lain dan ketentuan hukum yang berlaku.
MOMENTUM HARI SUMPAH PEMUDA
Peringatan Hari Sumpah Pemuda setiap 28 Oktober merupakan momentum untuk memperkuat persatuan, solidaritas, dan tanggung jawab bersama terhadap masa depan bangsa.
PHMI berharap semangat Sumpah Pemuda dapat menjadi landasan bagi seluruh elemen bangsa untuk memperjuangkan Indonesia yang lebih adil, transparan, demokratis, dan menjunjung tinggi supremasi hukum.
PHMI akan terus mendorong pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta memperjuangkan kepentingan publik melalui jalur hukum, advokasi, dan penyampaian aspirasi yang bertanggung jawab.
PHMI TERUS BERGERAK, BERSUARA DAN BERJUANG UNTUK KEADILAN.
