🔥 E-BOOK PANDUAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TANPA PENGACARA Tanah Anda Sedang Bermasalah? Jangan Panik! Pahami Hak dan…
PHMI
Berita Terbaru
LAYANAN DIGITAL
-
E-BOOK PANDUAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TANPA PENGACARA
🔥 E-BOOK PANDUAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TANPA PENGACARA Tanah Anda Sedang Bermasalah? Jangan Panik! Pahami Hak dan Langkah Hukumnya. 📚 Panduan Praktis...
EDUKASI HUKUM
INFO TERBARU
-
E-BOOK PANDUAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TANPA PENGACARA
🔥 E-BOOK PANDUAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TANPA PENGACARA Tanah Anda Sedang Bermasalah? Jangan Panik! Pahami Hak dan Langkah Hukumnya. 📚 Panduan Praktis untuk Masyarakat dalam memahami dan menghadapi proses pertanahan secara lebih terarah.... -
Bolehkah Debt Collector Pinjol Menyita Barang Debitur? Apa Jeratan Hukumnya?
PHMI | Terlilit Pinjol, Bolehkah Debt Collector Menyita Barang Debitur? Petugas penagihan utang atau debt collector pada dasarnya diberikan kuasa oleh penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) atau... -
Tarif Parkir Mahal ? Perusahaan Pengelola Dapat Digugat!
PHMI | Jika Mengenakan Tarif Parkir Melebihi Ketentuan Perusahaan Pengelola Dapat Digugat. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UU LLAJ, yang dimaksud parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tida bergerak... -
Bolehkah Sita Paksa Barang Untuk Melunasi Hutang ? Adakah Pidana Bagi yang Melakukan Sita Paksa?
PHMI | Penyitaan paksa barang untuk melunasi utang tidak boleh dilakukan secara sepihak atau main hakim sendiri. Menurut hukum, penyitaan harta debitur yang wanprestasi hanya sah dan legal apabila dilakukan... -
Bagaimana Cara Pembuktian Utang Piutang Tanpa Perjanjian Tertulis ?
PHMI | Perjanjian utang piutang merupakan bentuk perikatan dari kesepakatan antara dua pihak, di mana pihak pertama (kreditur) memberikan sejumlah uang atau barang kepada pihak kedua (debitur), dengan kewajiban untuk... -
Masih Bisakah Mengurus SKCK Jika Pernah Melakukan Tindak Pidana?
PHMI | Menurut Pasal 1 angka 1 Perpol 1/2026, SKCK adalah surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”) terkait ada atau tidak adanya catatan kepolisian. Sedangkan... -
Aplikasi Pinjol Menagih Ke Teman, Keluarga, Rekan Kerja, RT /RW dan Pihak Lain, Dapatkah Dipidanakan ?
PHMI | Aplikasi Pinjol Menagih Ke Teman, Keluarga, Rekan Kerja, RT /RW dan Pihak Lain, Dapat Dipidanakan, Sebab Utang adalah hubungan hukum perdata antara peminjam dan pemberi pinjaman. Keluarga, teman,... -
Suami Memberikan Uang Atau Barang Ke Pelakor ? Dapat Dikenakan Pidana Penjara 4 Tahun!
PHMI | Suami yang memberikan uang atau barang kepada selingkuhannya (pelakor) bisa dipidanakan, tergantung pada jenis harta yang diberikan dan pembuktian perbuatannya. “Suami diam-diam memberikan uang bersama kepada pelakor? Itu... -
Digusur Berdagang di Tanah Sendiri ? Itu Adalah Perampasan Hak dan Perbuatan Melawan Hukum, Pedagang Bisa Menggugat!
PHMI | Apabila Pedagang digusur di Tanah Sendiri, Itu Adalah Perampasan Hak dan Perbuatan Melawan Hukum, Maka Pedagang dapat menempuh jalur hukum dengan menggugat oknum atau instansi yang melakukan penggusuran... -
Dude Harlino Kembalikan Honor PT DSI Senilai Rp5,2 Miliar ke Bareskrim, Dapatkah Brand Ambassador (BA) Terjerat Kasus Hukum ?
PHMI | Apakah Seorang Brand Ambassador (BA) dapat terjerat kasus hukum jika perusahaan yang menaunginya bermasalah? Aktor Dude Harlino secara sukarela menyerahkan uang honor sebesar Rp5,25 miliar yang pernah diterimanya... -
Ancaman Pidana Bagi Penjual Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya
PHMI | Menurut Pasal 64 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 UU Pangan, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan,... -
Benarkah Pasien Termasuk Konsumen?
PHMI | Berdasarkan Pasal 1 angka 23 UU 17/2023, pasien adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan dari tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan konsumen sesuai Pasal... -
Tanggung Jawab Kontraktor Jika Terjadi Kegagalan Bangunan
PHMI | Jika terjadi kegagalan bangunan, kontraktor (penyedia jasa) wajib bertanggung jawab penuh dengan melakukan perbaikan kerusakan atau mengganti kerugian. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, masa pertanggungjawaban ini biasanya berlangsung selama...
MARS PHMI
