PHMI | Jakarta – Belakangan ini ucapan Ahmad Sahroni soal pembubaran DPR menuai sorotan hingga memicu kemarahan publik.
Sebagaimana diketahui Ahmad Sahroni menyebut orang-orang yang menyerukan pembubaran DPR dengan istilah ‘orang tolol sedunia’.
Sontak, ucapan Wakil Ketua Komisi III DPR RI tersebut sangat melukai hati rakyat, hal itu juga dirasakan oleh Perisai Hukum Masyarakat Indonesia (PHMI).
Hermanto, S.Pd.K., S.H., CPS., CLS., CNS., CHL selaku Ketua Umum PHMI menyebut ucapan itu bukanlah suatu sikap atau tindakan yang mewakili rakyat sebagaimana tugas dan fungsi wakil rakyat, melainkan justru sangat menyakiti hati rakyat. (30/8/25).
Hermanto mangatakan, DPR jangan lupa bahwa makna wakil rakyat adalah seseorang atau lembaga yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili, memperjuangkan, dan menyuarakan aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan rakyat.
Ketum PHMI itu juga menegaskan bahwa cukup jelas dikatakan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” Hal ini menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berada pada rakyat. Pelaksanaan kedaulatan rakyat harus sesuai dengan UUD, yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia.
Nah, kalau belakangan ini ramai desakan dari rakyat yang menyakatakn bubarkan DPR, seharusnya DPR Intropeksi diri. Sudahkah para wakil rakyat itu benar-benar mewakili rakyat untuk memperjuangkan kesejahteraaan rakyat?
Atau justru mengatasnamakan rakyat tetapi berupaya memerkaya diri sendiri dan kelompoknya dengan segala fasiltitas dan kemudahan yang diperolehnya sebagai wakil rakyat.
DPR harus berkaca kesejahteraan rakyat yang mana yang sudah berhasil diperjuangkan?
Rakyat yang mana yang sudah terwakilkan, yang telah berhasil mencapai kehidupan yang sejahtera?
Hermanto menjelaskan, kesejahteraan rakyat adalah kondisi terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar (material, spiritual, dan sosial) bagi masyarakat agar dapat hidup layak, mengembangkan diri, dan melaksanakan fungsi sosialnya, serta mencapai rasa aman, tenteram, dan kemerdekaan.
Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 Menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
Penghidupan yang layak adalah hak setiap warga negara untuk memperoleh kebutuhan dasar manusia seperti makanan, air, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan pakaian, yang memungkinkan mereka hidup sejahtera, bermartabat, dan dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial. Hak ini dijamin oleh hukum, pungkas Hermanto.
Thank you for putting this together! I really liked the way you broke down “Hermanto Ketum PHMI sebut Ucapan Ahmad Sahroni bukan Mewakili Rakyat Tapi Justru Menyakiti Rakyat – PHMI” — you don’t often find such a practical
perspective. Lately I’ve been reading up on similar subjects too, and I
keep a small guide over here: Fragabet AZ Great work!
Ucapan Ahmad Sahroni soal pembubaran DPR itu yang paling mengganggu buat saya bukan isinya saja, tapi caranya bicara seolah mewakili rakyat. Padahal kalau publik marah, biasanya karena kalimat begitu gampang dibaca sebagai suara rakyat, padahal jelas bukan.
Minggu ini saya juga sedang urusan kecil: bikin poster pengajian RT yang harus jadi malam itu juga, sementara tidak ada yang bisa pegang desain. Saya cuma tulis satu kalimat di ShimmerPic, lalu keluar poster yang sudah tertata — tipografi, palet, dan komposisi otomatis, gratis di browser dan bisa diekspor untuk cetak. Teks kecil di bagian bawah sempat bergeser, jadi saya jalankan sekali lagi. Cukup untuk kerjaan dadakan.
In light of recent controversies in political discourse, the PHMI’s critique of Ahmad Sahroni’s remarks about the DPR’s dissolution underscores the importance of respectful and considerate language in public figures. Reflecting on the role of political representatives, one might find useful the Cube Solver to organize and solve different complex issues, much like aligning viewpoints in a debate with ルービックキューブ 揃えるアプリ.
I appreciate Hermanto Ketum PHMI’s acknowledgment that Ahmad Sahroni’s remarks about the dissolution of the DPR indeed hurt the public sentiment rather than reflecting the voice of the people. This particular viewpoint aligns closely with how Car Jump AI approaches content creation, ensuring that every output resonates with broader audience values and promotes constructive engagement.