PHMI | Jakarta – Maraknya aksi demonstrasi di berbagai kota dan daerah belakangan ini semestinya menjadi momen intropeksi diri bagi para elite politik, elite bangsa terutama wakil rakyat. Hal itu disampaikan oleh Hermanto, S.Pd.K., S.H., CPS., CLS., CNS., CHL selaku Ketua Umum PHMI, (31/8/25).
DPR dan Pemerintah harus mengingat kembali bahwa setiap program, kebijakan dan perundangan haruslah berorientasi pada pembangunan Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat.
Hermanto menuturkan kalaulah dalam kebijakan, program dan keputusan yang diambil pemerintah, namun tidak diterima oleh rakyat yang merupakan sang pemilik kedaulatan tertinggi, maka DPR dan Pemerintah harus mendengar dan mencari solusi terbaik guna kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.
Perlu diingat, bahwa cukup jelas dikatakan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” Hal ini menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berada pada rakyat.
Menanggapi gejolak yang terjadi dan semakin memanas PHMI mendesak DPR-Pemerintah segera penuhi tuntutan rakyat. Karena sejatinya Pemerintah ialah untuk melayani rakyat dan parlemen haruslah benar beanar menjadi wakil rakyat yang merakyat.
PHMI mendesak agar DPR dan Pemerintah segera mengambil Kebijakan yaitu:
- Batalkan kenaikan pajak dan Reformasi Kebijakan serta Tarif Pajak yang mencekik Masyarakat
- Segera buat Grand Design pajak sebagai dasar acuan dalam memuat rancangan besar arah pembangunan system pajak bangsa, untuk menghindari Penyalagunaan Wewenang Oknum Dalam Pemungutan Pajak
- Batalkan kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI dan Segera buat sistem Transparansi Pendapatan, Gaji dan Tunjangan DPR dan DPRD
- Sahkan Undang-Undang Perampasan Aset
- Pecat anggota DPR RI yang arogan
- Hukum berat koruptor
- Revisi APBN yang tidak perlu
- Ciptakan lapangan kerja
Sebagaimana telah terjadi gelombang kerusuhan yang melanda beberapa wilayah di Indonesia pada Agustus 2025 menyisakan luka mendalam. Tak hanya fasilitas publik yang jadi sasaran, sejumlah rumah pejabat negara juga tak luput dari amukan massa. Di antaranya adalah kediaman pribadi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta beberapa anggota DPR RI.
Hermanto mengatakan, penyerangan terhadap rumah pejabat negara bisa dimaknai sebagai simbol protes keras terhadap pemerintah.
“Ini jelas menurunkan wibawa negara di mata publik. Pemerintah harus segera melakukan pendekatan hukum dan juga sosial untuk meredam gejolak,” katanya.
Segera ambil kebijakan yang memihak pada kepentingan Masyarakat, bukan pada kepentingan para elite politik, tutup Hermanto. (phmi)
